Meme, Kritik dan Fotografi

Seiring dengan perkembangan internet, meme kini menjelma menjadi budaya populer di masyarakat. Di satu sisi, meme tidak sekadar menjadi kosa kata biasa di media sosial. Meme berfungsi sebagai format untuk berbagi ide dan menarik perhatian publik pada isu-isu tertentu, tetapi juga kerap dimanfaatkan sebagai retorika simbolis hingga kritik dalam percakapan dan pembahasan fenomena sosial, budaya dan politik secara diskursif (Wiggins, 2019). Alhasil, ini beresonansi pada potensi meme sebagai medium ekspresi politik dan kritik sosial lewat dunia digital. Adapun demikian, di sisi lainnya, penggunaan foto tampaknya telah menjadi elemen visual yang kian lumrah dalam menyokong bagaimana meme diciptakan dan dihidupkan. Dalam arti lainnya, meme, terutama yang berbasis foto, merupakan fusi antara fotografi digital dan budaya partisipatif dalam kultur media sosial. Berdasarkan hal tersebut, tulisan pendek ini punya intensi untuk menunjukkan bagaimana potensi meme sebagai corong kritik, sekaligus melacak bagaimana konsekuensi dari fenomena meme tersebut terhadap fotografi.

Meme sebagai Medium Kritik

Telah bermunculan beberapa studi yang mengangkat secara serius perihal bagaimana peran meme sebagai medium kritik yang menentang wacana negara atau rezim yang berkuasa. Di beberapa negara dengan karakter pemerintahan otoritarian, media digital—terutama meme internet—menjadi alat propaganda yang dapat mengubah dinamika opini publik dan aktivisme politik. Di mana negara memegang kendali yang kuat atas media, dan saluran informasi arus utama (official) hanya secara parsial memberitakan atau bahkan menghindari berbicara tentang hal-hal penting bagi publik, meme Internet dapat—sebagaimana dengan perlawanan kecil oleh orang-orang biasa dari praktik bergosip dan desas-desus (Scott, 1990)—memainkan peran sebagai corong politik alternatif untuk melemparkan kritik terhadap kekuasaan dengan cara tidak resmi (informal) dan implisit. 

Dalam buku Internet Memes and Society: Social, Cultural, and Political Contexts, Anastasia Denisova (2019) membahas secara spesifik situasi politik negara Rusia yang dilihat melalui perkembangan meme di negara tersebut. Sebagaimana yang umumnya telah diketahui, rezim pemerintahan Rusia membatasi kebebasan berbicara dan berkumpul. Adapun media tradisional secara langsung dan tidak langsung berada di bawah kendali dan kontrol ketat negara tersebut. Menurut Denisova, dalam lanskap media yang menantang seperti itu, meme—dengan anonimitas, ambiguitas sarkasme dan humornya—memperoleh relevansinya sebagai sarana kritik terhadap penguasa. Struktur sistem politik Rusia yang tidak jelas dan kurangnya platform negosiasi yang mapan dengan negara menjadikan internet satu-satunya situs diskusi publik yang semarak, yang dengannya, membuat format meme telah berkembang menjadi instrumental dalam situasi ini. Di Rusia pembuat meme telah menjadi semacam jurnalis, aktivis sipil, dan pengunjuk rasa politik pada saat yang bersamaan (Denisova, 2019).

Sebagaimana dengan yang ditunjukkan oleh Moreno-Almeida (2021) dalam studinya di konteks negara Maroko dengan karakter pemerintahannya yang monarki dan militeristik. Meme merupakan potret dari tindakan partisipatif yang politis, di mana ia menyebut orang-orang yang terlibat dalam ekosistem meme mulai dari penciptaan, pendistribusian, hingga pembicaraannya di ruang-ruang maya sebagai digital amateur activists (DAA). Sebab, dalam temuannya studinya tersebut, meme bernuansa politik nyatanya dapat menangguhkan struktur hierarki yang bisa memungkinkan orang-orang biasa untuk mengkritik sistem monarki tanpa konsekuensi eksplisit (baik perundungan atau tindakan represif) dari kelompok penguasa (Moreno-Almeida, 2021). Dalam konteks ini, meme menyingkap suatu ilusi publik tentang kesepahaman bahwa semua orang menghormati sang raja Maroko. Berkenaan di mana warga merasa dikucilkan dari sistem dan corong politik formal, meme berperan sebagai bentuk keagenan yang sifatnya politis dan sekaligus kreatif yang menunjukkan hasrat mereka untuk berpartisipasi dalam arena politik dengan menyasar kelompok otoritas. Agensi yang dimaksud di sini diperoleh melalui photoshopping dan mengolok-olok sang raja yang menjadi subyek dalam meme visual yang diciptakan oleh para warganya. Dalam pengertian inilah kemudian warga menjadi aktivis digital karena mengeksploitasi meme sebagai senjata diskursif guna mengomentari dan mengkritik penguasa.

Bagaimanapun, ada kesamaan dari dua kasus tersebut di mana tidak dapat dikesampingkan bahwa kemungkinan penyebaran meme bisa meluas diperoleh dengan berlindung di balik anonomitasnya. Kerapkali sulit melacak asal muasal meme yang telah beredar di internet, dan ini dapat menghindarkannya dari pengawasan dan penyensoran oleh otoritas, sebagaimana kasus di Maroko dan Rusia di atas. Ditambah, tampaknya ia diuntungkan oleh watak media internet yang cair, yang kendati ada yang dinamakan sebagai hierarki jaringan, di mana orang-orang dengan lebih banyak follower dan akses ke jaringan pengguna dengan jumlah pengikut yang juga tinggi, mungkin lebih terlihat ketika mereka menyebarkan meme. Namun kini, bahkan pengguna dengan jumlah pengikut dan koneksi yang kecil sekalipun masih dapat menyebarkan meme yang menjadi viral di Internet—sejauh meme tersebut diambil oleh orang lain dengan modal jejaring yang lebih tinggi, dan dengan demikian menghasilkan efek bola salju (Nissenbaum & Shifman, 2017).

Sementara di konteks Indonesia, beberapa waktu belakangan beredar meme yang menyerang rezim penguasa. The king of lip service! Alias si Raja Omdo (atau omong doang), setidaknya begitu sematan gelar dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (selanjutnya disingkat BEM UI) ke Presiden Jokowi. Kritik tersebut dilayangkan BEM UI lewat akun media sosial Twitter mereka sekitaran bulan Juni 2021 lalu. Jokowi dianggap kerap mengobral janji pada rakyat Indonesia di mana kebijakan publik akan lebih inklusif, demokratis dan berkeadilan di bawah pemerintahannya, namun nyatanya bertolak belakang dari yang diharapkan sehingga memantik kritik tersebut menguar di media sosial.  Tak berselang lama sejak postingan itu beredar dan ramai mendapat sorotan di jagat maya, pihak rektorat UI yang meradang karena presiden seolah-olah dilecehkan kemudian memanggil sejumlah pengurus BEM UI dan menyatakan tindakan mereka menyalahi aturan. Apa yang membuat tindakan BEM ini menjadi bermasalah? Pangkal urusannya karena di dalam kritik tersebut, BEM UI memberi gelar Omdo disertai foto Jokowi memakai mahkota, yang mana menurut pihak penguasa, kritik itu dalam penyampaiannya kurang tepat sebab menjadikan foto presiden sebagai bahan olok-olokan.